serve all & take nothing

Urbanisasi Pasca Lebaran

Posted on: Oktober 23, 2007

Arus balik lebaran selalu identik dengan pendatang baru ke kota-kota

besar seperti, Jakarta,Surabaya,Bali dan Batam. Meningkatnya jumlah

pendatang baru ke kota besar,setiap tahunnya mengalami peningkatan

yang signifikan. Hampir sebagian besar pendatang baru tersebut datang

dengan alasan ingin mencari pekerjaan atau mengadu nasib dikota besar.

Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia,Bali sebagai daerah

wisata,Surabaya dan Batam sebagai daerah industri,menjadi daya tarik

tersendiri bagi masyarakat yang tinggal didaerah untuk mencari

pekerjaan disana. Walaupun mereka datang tanpa memiliki kemampuan atau

keterampilan lebih,serta tidak ada jaminan bahwa mereka akan

mendapatkan pekerjaan,tetap tidak menyurutkan keinginan mereka untuk

datang kekota. Mungkin hal ini disebabkan karena banyaknya alasan yang

mengatakan bahwa penghasilan bekerja didaerah tidak sebesar

penghasilan mereka yang bekerja dikota. Melihat peningkatan arus

urbanisasi tersebut dari tahun ke tahun, maka tahun ini beberapa

pemerintah daerah mulai memperketat persyaratan administrasi

kependudukan dengan mengeluarkan Perda atau kebijakan pemerintah

dengan tujuan mengurangi serta menertibkan arus urbanisasi. Cara

pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penjagaan

dipintu-pintu masuk pelabuhan atau stasiun kereta api,untuk melakukan

razia terhadap pendatang baru. Pemerintah juga mensosialisasikan

mengenai persyaratan pindah dan kerja bagi pendatang baru. Bahkan

Pemda DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Perda yang memberikan

ancaman pidana kurungan dan denda 5 juta bagi pendatang yang tidak

memenuhi persyaratan pindah dan kerja tersebut. Dengan semakin

memperketat penjagaan terhadap jumlah pendatang baru tersebut,akankah

dapat menyurutkan keinginan mereka yang ingin memperoleh pekerjaan dan

penghidupan yang layak serta lebih baik ? Inilah dilema yang dihadapi

oleh pemerintah kita. Disatu sisi bahwa seperti bunyi pasal yang

diatur dalam UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak”,sedangkan di sisi lain juga

pemerintah sedang berusaha untuk menata jumlah kependudukan didaerah

agar tidak terjadi ketimpangan jumlah kepadatan penduduk. Inilah PR

bagi pemerintah kita untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi

didaerah sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah arus urbanisasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: